Mau Urus Sertifikat Tanah, Begini Caranya

sejuta rumah

23 Apr Mau Urus Sertifikat Tanah, Begini Caranya

Sertifikat Tanah merupakan syarat utama yang harus dimiliki seorang pemilik lahan sebagai bukti hukum atas kepemilikan properti. Akan tetapi masih banyak masyarakat yang belum mengerti bagaimana mengurus sertifikat terhadap unit tanah yang dimilikinya.‎ Secara ketentuan yang seharusnya, batas maksimal mengurus sertifikat tanah hanya 98 hari atau kurang lebih sekitar 3 bulan.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Badan Pertanahan Nasional atau Kementerian Agraria dan Tata Ruang ‎(ATR), Gunawan Muhamm‎ad menjelaskan soal tahapan yang harus dilalui seseorang yang ingin mengurus Sertifikat Tanah baru atas tanah yang dimilikinya.

Sebelum mendapatkan sertifikat, pertama kali yang dilakukan adalah pendaftaran tanah. Proses ini diperlukan untuk tanah yang belum pernah didaftarkan ke BPN. Setelah didaftarkan pemohon akan diberi bukti berupa Surat Keputusan (SK) Hak Atas Hak Pemberian Tanah. Prosesnya adalah melengkapi dokumen-dokumen dan berkas-berkas.

Dokumen yang dibutuhkan antara lain :

  • Foto Copy Akta Jual Beli Lahan dibuat oleh Notaris PPAT
  • Foto Copy identitas seperti KTP dan Kartu Keluarga
  • Foto Copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan oleh petugas BPN
  • Melampirkan Bukti PPh sesuai dengan ketentuan
  • Melampirkan keterangan letak dan penggunaan tanah yang dimohon
  • Pernyataan Tanah Tidak Dalam Sengketa
  • Pernyataan Tanah Dikuasai Secara Fisik

Setelah dokumen lengkap, dokumen tersebut dibawa ke kantor pertanahan yang berada di masing-masing kabupaten/kota. Kemudian minta diukur luas tanah yang akan didaftarkan pertama kali.

Tanah yang telah diukur kemudian akan dilakukan penilaian atau verifikasi, untuk memastikan dan mencocokan hasil pengukuran dengan dokumen yang dilampirkan dalam formulir pengajuan. Hal ini dilakukan oleh panitia pemeriksa tanah, terdiri dari unsur BPN dan ada juga dari kantor kelurahan atau desa.

Panitia pemeriksa tanah ini terbagi menjadi dua, yaitu panitia A untuk skala tanah yang lebih kecil, dan panitia B‎ untuk skala yang lebih besar yang ratusan hektar.

Setelah panitia pemeriksa tanah menyatakan lahan dan dokumen sudah sesuai maka diterbitkanlah Surat Keputusan (SK) atas hak pemberian tanah.

SK Hak Atas Tanah yang telah ditandatangani oleh masing-masing pejabat sesuai kewenangannya tersebut, akan dikembalikan ke kantor pertanahan yang berada di tingkat kabupaten/kota. Bila SK ini sudah dikantongi maka baru bisa dilanjutkan dengan pembuatan Sertfikat Tanah.

Untuk melanjutkannya ke pembuatan Sertifikat Tanah maka ada tambahan syarat yang harus dipenuhi.

Salah satu poin penting, setelah diterbitkan SK tersebut, sebelum disertifikasi nanti pemohon harus membayar BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) ke dinas pendapatan daerah. Bukti pembayaran itu salah satu syarat penerbitan sertifikat. Kalau belum membayar tidak dapat diterbitkan sertifikat.

Surat tanah ini menjadi syarat untuk penerbitan sertifikat lebih lanjut seperti surat hak milik (SHM), Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU), Sertifikat Hak Pakai, Hak Guna Bangunan (HGB).

 

Sumber : detik.com

Komentar Anda